(021) 54319193 kantorhukum1@gmail.com

Litigasi

Adapun pelayanan jasa hukum yang memberikan bantuan hukum atas kasus-kasus/perkara seperti Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Kepalitan, perburuhan, sengketa pemilu dll di dalam sidang pengadilan di antaranya :

  • Dalam perkara Pidana : mendampingi, mencari bukti-bukti dan pembelaan (pledoi) atas diri terdakwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta melakukan Banding, Kasasi, serta mendampingi saksi dalam menghadapi perkara pidana dan mendampingi pelapor dalam perkara pidana dari Penyidikan kepolisian, kejaksaan dan tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung R.I demikian juga dari Kejaksaan sejak tingkat pertama sampai dengan Kejaksaan Agung.
  • Dalam perkara Perdata : memberikan bantuan hukum dalam mengajukan gugatan sebagai pihak penggugat dan mendampingi serta mewaliki¬†tergugat yang dalam hal ini klien dalam beracara di persidangan baik melakukan perlawanan (verzet), jawab-menjawab, melakukan pembuktian, mengajukan banding, kasasi serta Peninjuan Kembali (herzening), dari Pengadilan Negeri sampai tingkat pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
  • Dalam perkara Tata Usaha Negara : memberikan bantuan hukum dalam melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pejabat Negara yang diduga menggeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara kebijakan/keputusan yang berlawanan/melanggar hak seseorang.
  • Dalam perkara Ketenagakerjaan : memberikan bantuan hukum terhadap Penggugat dalam melakukan gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial, memberikan bantuan dalam bentuk Mediator, Arbiter dan Konsiliator Hubungan Industrial ataupun terhadap Tergugat dalam mendampingi dan mewakili terhadap perkara tersebut, sebagaimana di syaratkan dalam hukum acara perdata, dan melakukan upaya hukum sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Dalam perkara di Pengadilan Agama : memberikan bantuan hukum terhadap Penggugat/Pemohon dalam mengajukan gugatannya terkait dengan perceraiannya, Perebutan Hak Asuh Anak, penetapan Waris dan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dan atau sebaliknya, dan membuat dan menandatangani sebagaimana di syaratkan dalam hukum acara Peradilan Agama, dan melakukan upaya-upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  • Dalam perkara di Sengketa Informasi Publik : memberikan bantuan hukum permohonan informasi publik, pernyataan keberatan, permohonan /termohon penyelesaian sengketa informasi publik/sidang ajudikasi non ligitasike komisi informasi, pengajuan keberatan/termohon keberatan ke PTUN bagi badan publik Negara dan ke PN bagi badan publik non negara serta mengajukan permohonan/termohon Kasasi ke Mahkamah Agung.
  • Dalam sengketa pemilu/Pemilukada : (Sengketa Proses ke Bawaslu, Sengketa Pidana ke Gakumdu dan PN serta sengketa Hasil ke Mahkamah Konstitusi baik selaku Pemohon/Termohon/Pihak Terkait.