(021) 54319193 kantorhukum1@gmail.com

Profil Pendiri

Raden Adnan, S.H., M.H
Raden Adnan, S.H., M.H alias Adnan Adalah Managing Partners pada Law Office Raden Adnan & Partners sejak tahun 2015 sampai sekarang, Lahir di Curup, 3 September 1971 menempuh pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam Jakarta  hingga Magster (S2) serta saat ini sedang mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung sedangkan masa SD, SMP dan SMA di daerah kelahirannya Provinsi Bengkulu.

Pada masa SMP dan SMA Adnan aktif berbagai organisasi menjadi Ketua OSIS dan menjadi Pimpinan Regu (Pinru) Pramuka tingkat Penggalang dan Penegak bahkan Pandega, pada masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu aktif menjadi Organising Rakyat (OR) pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB).

Pada era tahun 2002 Adnan mulai meniti karir dalam bidang jurnalistik dan pernah menjadi wartawan koran harian Media Riau di Pekanbaru sampai dengan tahun 2006, setalah itu beralih profesi menjadi aktivis Non Governance Organizaton (NGO) Indonesian Monitoring Development (IMD) concern dalam bidang konstruksi bangunan selaku Direktur Eksekutif sampai sekarang.

Sejak tahun 2011 dari Pekanbaru hijrah ke Jakarta bergabung pada Kantor Hukum Bambang Tusmedi & Rekan dan tahun 2015 mendirikan Kantor Hukum
sendiri. Keaktifan Adnan di sejumlah organisasi memberikan ruang kepada dirinya untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai bidang keilmuan khususnya bidang hukum dan pengalaman berorganisasi

Adnan juga menjadi pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (DPN AKSI) dan menjadi Sekretaris Jendral Badan Pimpinan Nasional Perkumpulan Profesi Tenaga Teknik Indonesia (BPN Pertatindo) serta Pengurus Nasional Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I)

Pada bidang hukum adnan telah menangani berbagai kasus diantaranya sengketa perselisihan pemilukada Bupati, Gubernur dan Pemilihan legislatif, sengketa informasi, kasus perdata (Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, serta menjadi Penasihat Hukum (PH) beberapa kasus pidana dan Pidana Militer, dan berbagai kasus penipuan cek kosong, peniuan masuk PNS kasus perceraian, kasus gugatan harta bersama, hak asuh dan kasus persaingan usaha tidak sehat.